e-Government Indonesia

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 November 2009 menurut rencana akan meresmikan awal dimulainya pembangunan fisik program penggelaran fiber optik yang akan menghubungkan Mataram hingga Kupang.  Pembangunan Palapa Ring untuk sektor selatan Indonesia Bagian Timur ini sepenuhnya dibiayai oleh PT Telkom, sehingga penyelenggara telekomunikasi ini diharapkan akan  membangun segmen fiber optic darat (inland cable) maupun bawah laut (submarine cable) sektor ini  yang direncanakan akan dapat diselesaikan pada akhir bulan November 2010 (yang dilewati adalah Mataram – Kawinda Nae = 292,3 km; Kawinda Nae – Raba = 142,5 km; Raba – Waingapu = 307,5 km; Waingapu – Ende = 210,1 km; dan Ende – Kupang = 285,4 km).

Momentum peresmian Palapa Ring dan mulai beroperasinya telefon berdering ini demikian strategisnya, karena kedua program tersebut termasuk target utama capaian program 100 hari Menteri Kominfo, dalam hal mana Menteri Kominfo memang sengaja memilih beberapa capaian program 100 hari yang memiliki nilai strategis, konkret, realistis dan konstruktif bagi kepentingan terwujudnya komunikasi yang lancar dan informasi yang benar untuk menjangkau seluruh pelosok  Indonesia dan bahkan terkoneksi secara global.

Selain dua program strategis tersebut, terdapat pula sejumlah proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya.
Powered by Telkomsel SmartPhone 

SRAGEN – Untuk meningkatkan pengetahuan para Pengawas dan Pelaksana Pengguna Anggaran tentang audit, Inspektorat Kabupaten Sragen menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Drs. Kushardjono tersebut dilaksanakan di Tecknopark Ganesha Sukowati, Selasa (24/11).

       Ketua Panitia Bimtek Sudarno, S.Sos mengatakan, Bintek akan berlangsung dari tanggal 24-26 November, terdiri atas Bimtek Audit pendapatan daerah dan Bimtek Audit Proyek Fisik & Konstruksi. Bertindak sebagai narasumber Wahyu dari Ipsed , BPK RI dan Dian, SE,MM dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

       Kushardjono dalam sambutannnya berharap para peserta memperoleh bekal ilmu dan metode sehingga dapat menganalisa untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan anggaran.

       Apabila para pelaksana pengguna anggaran melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Terkait dengan pengadaan proyek fisik & konstruksi, Sekda berharap para para pelaksana dapat memahami Keppres 80/ 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.
       Keppres 80/2003 ini perlu dipahami karena mengatur segala hal terkait pengadaan barang dan jasa. Prosedur pengadaan harus dijelaskan dengan terperinci, hal ini untuk mengantisipasi komplain para rekanan kepada satker, apabila kurang puas dengan hasil pelelangan.

       Wahyu dari Ipsed menjelaskan tentang audit pendapatan daerah. Audit terdiri atas tiga jenis. Audit keuangan, audit investigatif dan audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu ini merupakan audit yang tidak termasuk dalam audit keuangan dan investigatif.

       Sedangkan Dian, SE,MM dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah memberikan materi tentang audit pengadaan barang dan jasa (PBJ). Audit ini termasuk dalam audit dengan tujuan tertentu. Tujuan dari audit PBJ ini adalah untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

       Audit PBJ ini merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan yang ada pada keppres 80 tahun 2003. aspek aspek yang diaudit antara lain perencanaan, keuangan, ketaatan terhadap peraturan, kontrak, harga, kuantitas, kualitas, waktu serta pelaksanaan. (dyn)

Kebijakan menara bersama adalah salah satu kebijakan pemerintah yang patut kita apresiasi.  Pembangunan BTS baik oleh operator telekomunisasi ataupun perusahaan rental BTS yang terus meningkat apabila tidak diatur tentunya bisa menciptakan hutan menara yang dapat merusak keindahan dan  mengganggu keselamatan masyarakat. Namun patut disayangkan bahwa kebijakan tersebut ternyata tidak bergigi dihadapan pemerintah daerah. Pemda Badung Balimisalnya yang mengatasnamakan otonomi daerah, telah merobohkan belasan menara yang disinyalir telah melanggar kebijakan pemerintah tersebut.  Lalu apakah yang telah dilakukan oleh Depkominfo dan Depdagri dalam mengawal SKB menara bersama tersebut? Dan aspek-aspek hukum apa lainnya yang patut diperhatikan dalam berusaha BTS ?

Place & Time Rabu – Kamis / 2 & 3 Desember 2009Skyline Business CentreMenara Cakrawala (Skyline Building) 19th FloorJl. MH Thamrin No. 9 Jakarta 10340





Powered by Telkomsel SmartPhone

Kebijakan menara bersama adalah salah satu kebijakan pemerintah yang patut kita apresiasi.  Pembangunan BTS baik oleh operator telekomunisasi ataupun perusahaan rental BTS yang terus meningkat apabila tidak diatur tentunya bisa menciptakan hutan menara yang dapat merusak keindahan dan  mengganggu keselamatan masyarakat. Namun patut disayangkan bahwa kebijakan tersebut ternyata tidak bergigi dihadapan pemerintah daerah. Pemda Badung Balimisalnya yang mengatasnamakan otonomi daerah, telah merobohkan belasan menara yang disinyalir telah melanggar kebijakan pemerintah tersebut.  Lalu apakah yang telah dilakukan oleh Depkominfo dan Depdagri dalam mengawal SKB menara bersama tersebut? Dan aspek-aspek hukum apa lainnya yang patut diperhatikan dalam berusaha BTS ?

Place & Time Rabu – Kamis / 2 & 3 Desember 2009Skyline Business CentreMenara Cakrawala (Skyline Building) 19th FloorJl. MH Thamrin No. 9 Jakarta 10340





Powered by Telkomsel SmartPhone

Mohon bantuannya untuk mengikuti online survey mengenai e-government dengan mengakses URL di bawah ini:http://survey. apu.ac.jp/ surveyja/ entry.jsp? id=1258347597152

Data ini sangat diperlukan sebagai data pelengkap dari data yang telah masuk sebelumnya. Presentasi dan publikasi hasil research salah satunya telah mendapat approvement untuk dipresentasikan dalam forum IEEE International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS) di Krakow Polandia 15-18 Februari 2010.

Powered by Telkomsel SmartPhone

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan reformasi segala bidang menuju perbaikan harus terus dipacu. Utamanya yang terkait pelayanan masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur. Hal itu merupakan tekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Good governance dan clean government adalah amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang harus dilaksanakan.

Hal itu diungkapkan Heryawan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat Lex laksamana pada Pembukaan Forum Pemantapan Pelayanan Perijinan Terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Propinsi Jawa Barat di Tirtagangga Hot Spring Resort Hotel, Cipanas, Garut, Selasa, (27/10) siang.

Muara perubahan itu, menurut Heryawan, adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.  Sehingga dalam pelaksanaannya, menjadi nilai tambah bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun tujuan pembangunan daerah.  Khususnya dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, serta perluasan lapangan kerja.

Namun diakuinya, pada tataran implementasi, pelaksanan pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan di Jawa Barat, masih dihadapkan pada beberapa kendala. Pertama, kurang terintegrasinya penyelenggaraan sistem pelayanan publik antar Lembaga Teknis Daerah. Kedua, mekanisme persyaratan dan proses perijinan belum seragam. Serta ketiga, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan teknologi informasi yang belum memadai.

Untuk itu, Pemprop Jabar berkomitmen mengatasi kendala pelayanan publik tersebut. Diantaranya melalui  sejumlah terobosan, antara lain Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program island of integrity (upaya teknis reformasi birokrasi pemerintahan daerah). Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu secara menyeluruh dan terintegrasi, diwujudkan dengan dibentuknya BPPT Propinsi Jawa Barat.

Selain itu diterbitkan 3 Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hokum peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat, yaitu Pergub Jabar No. 16/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pergub Jabar No. 63/2009 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja BPPT, serta Pergub Jabar No. 98/2009 tentang Tata hubungan Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu.

http://www.jabarprov.go.id/public/0/berita_detail.htm?id=115033

Call for Paper
Konferensi Nasional Sistem Informasi – KNSI 2010
STMIK MDP Palembang

Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) merupakan forum yang mempertemukan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan serta pengguna sistem informasi/teknologi informasi yang diselenggarakan tiap tahun dalam rangka penyebaran pengetahuan dan informasi terkini khususnya di bidang sistem informasi.

KNSI pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 di ITB. Tahun 2006 dilaksanakan di Unpas Bandung. Tahun 2007 dilaksanakan di STT Telkom Bandung. Tahun 2008 dilaksanakan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. KNSI 2009 dilaksanakan di UII Yogyakarta, dan KNSI 2010 untuk pertama kalinya dilaksanakan di Sumatera, yaitu STMIK MDP.

Topik yang akan dibahas dalam KNSI 2010 meliputi bidang yang terkait dengan sistem informasi, tanpa maksud membatasi, antara lain:
- Manusia - Pendidikan - Teknologi
- Organisasi - Budaya

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada situs KNSI 2010 yang beralamat di http://knsi.info

Makalah ditulis dalam format .doc dan contoh format tulisan dapat diunduh di menu download. Naskah dikirim dalam bentuk file .doc lewat email knsi2010@stmik-mdp.net    selambat-lambatnya 30 Oktober 2009.

Tanggal Penting:
30 Oktober    2009  Batas penerimaan paper
21 November 2009  Pengumuman penerimaan paper
12 Desember 2009  Batas waktu pengiriman camera ready paper
21 Desember 2009  Batas waktu registrasi dan pembayaran
22-23 Januari 2010 Pelaksanaan KNSI 2010

Biaya pendaftaran :
-- Peserta Pemakalah sebesar Rp 250.000 atau USD 50 bagi peserta Internasional
-- Peserta non pemakalah Mahasiswa Pasca Rp 75.000 dan S1 Rp 50.000
- Umum atau praktisi Rp 100.000
- Biaya tambahan Rp 100.000 untuk peserta wisata air

Biaya dapat ditransfer ke Bank Mandiri
No.Rek :113-00-0583950-5
a/n : Shinta Puspasari

Dinas Pendidikan Tasikmalaya menyatakan untuk memenuhi  kebutuhan guru TI di semua jenjang pendidikan membutuhkan setidaknya 500 guru TI agar proses pendidikan efektif. Sayangnya untuk saat ini hanya 10 guru saja yang ada. Tasikmalaya membutuhkan guru TI dalam jumlah banyak.

 Kepala Dinas Pendidikan Kota, Endang Suherman, di Tasikmalaya, Selasa. (6/10) seperti dilansir Antara menyatakan, guru TI yang sudah aktif mengajar di sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK di Kota Tasikmalaya baru 10 orang guru yang dinilai menguasai masalah pelajaran teknologi.

Sementara kebutuhan ideal guru TI di tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota Tasikmalaya ditargetkan sekitar 500 orang tenaga pengajar yang dinilai cukup efektif dalam memberikan pelajaran TI.
 
Untuk pnerimaan CPNS 2009 ada alokasi 18  guru khsusus tenaga pengajar TI  untuk memenuhi kebutuhan  tenaga pengajar di tingkat  SMP  tujuh orang, SMA delapan orang dan SMK tiga orang. Diharapkan semuanya adalah  lulusan sarjana tekhnologi dengan memiliki gelar sarjana pendidikan, ujar  Suherman. http://jakarta.wartaegov.com

Sebuah perusahaan terkemuka dibidang pameran (even organizer) “ Dyandra Promosindo” yang berkantor pusat di Jakarta akan mengadakan pameran Mega Bazzar Computer 2009 Semarang bertempat di Duta Pertiwi Mall (DP Mall) Semarang.

Even ini berlangsung mulai 25 Februari – 1 Maret 2009 dan rencananya akan dibuka oleh Walikota Semarang, Sukawi Sutarip. Dyandra promosindo cabang jogja beralamat di Rukan Taman Siswa Bisnis Centre/ TSBC Slot A2 dan B5 Jl. Taman Siswa No. 160 Jogja.

Dyandra promosindo adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pameran sejak tahun 1994 dan telah menghasilkan track record pameran besar di seluruh kota di Indonesia. Dyandra promosindo telah menyelenggarakan lebih dari 200 pameran di Jakarta dan di kota besar di Indonesia. Dan lebih dari 1000 pameran setiap tahunnya termasuk bekerjasama dengan pihak luar.

Pemerintah Kota Semarang tentu akan menyambut baik acara ini, untuk menuju Kota Semarang Metropolitan tidak dapat lepas dari teknologi yang maju. Melalui pameran komputer ini banyak para pengusaha dibidang komputer berpartisipasi dengan melihat peluang bisnis di Kota Semarang. Diharapkan dengan kerjasama yang harmonis dianatara masyarakat dan pemerintah, usaha percepatan pertumbuhan ekonomi akan dapat terwujud di Kota Semarang dmasa yang akan datang. Dan muaranya tentu saja suatu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara luas.(tie) www.semarang.go.id

Ternate. Pemkot Ternate menyadari Kelambatan aksebilitas pembangunan dipulau batang dua karnanya,ditahun anggaran di 2009 ini, pemkot mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk mendorong akselerasi pembangunan dipulau yang kini telah dimekarkan menjadi pulau batang dua.
hal ini diungkapkan walikota syamsir andili saat bertatap muka dengan warga kelurahan mayau dan lelewi di kecamatan batang dua
menurutnya, dari 5 miliar tersebut, 3 miliar lebih diantaranya akan digunakan infrastruktur perhubungan terutama perbaikan fasilitas jalan dan sisanya untuk sarana lainnya.
dimana pemkot akan melakukan pengaspalan yang menghubungkan sejumlah titik tertentu menghampar sirtu (pasir & batu) pada ruas lainnya.sehingga nantinya berdampak pada akselerasi perekonomian masyarakat setempat.
pada bagian lain, walikota meminta warga batang dua untuk menjaga persaudaraan baik antara sesama umat maupun dengan umat lain.apalagi tahun ini akan dilakukan pemilu legislatif dan pilpres " umat adalah aset,kalau semua bersatu maka tak ada yang sulit yang ada hanya kedamaian''Kata syamsir.
Pada kesempatan itu, pemkot mengucurkan sejumlah bantuan berupa 1 unit sepeda motor untuk kelurahan bido, 5 unit alat pertukangan, bantuan modal kerja kepada 4 koperasi masing-masing 15 juta bantuan dana untuk seluruh kelurahan masing 13 juta, bantuan makanan tambahan kepada balita, bantuan bibit tanaman durian, jambu, jeruk, mahoni dan tanaman lainnya.tak ketinggalan PKK kota ternate memberikan bantuan seragam PKK kepada seluruh anggota PKK di 5 kelurahan yang ada di pulau tersebut.
sementara ketua DPRD Kota Ternate M.Iqbal Ruray menyertai kunjungan walikota kebatang dua menyatakan komitmen Dekot Ternate untuk membangun Batang Dua ini bisa dibuktikan dengan disetujuinya APBD 2009 yang didalamnya ada miliaran dana untuk kecamatan batang dua.kunjungan walikota ke batang dua disertai sejumlah pimpinan SKPD Muspida kota ternate dan wakil ketua DPRD malut Saiful Ruray.(sumber malut post)
www.ternatekota.go.id

Palembang. If there is no obstacle at the end of July, the installation project of natural gas network will be begun and expected could be completed in December 2009.

"At first, we focus on two administrative villages but next year we have already proposed the addition of this city gas for seven sub-districts more namely Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Ilir Timur I, Ilir Barat II, Bukit Kecil and Gandus, "said the head of Industry, Trade, and Cooperation Service (Disperindagkop) for Palembang city, Wantjik Badaruddin, Wednesday, (15 / 7).

However, Wantjik said the organizer of the city gas is still yet determined due to the tender process of city gas management, Directorate General of Oil and Gas will be just begun after the installation of city gas network has been completed.

"We expect PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Palembang will be able to manage this project as it will be much easier if it is directly conducted by BUMD (local-owned corporation) in Palembang, "he said.

Wantjik also hopes there will be more cooperation with PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) for the development of city gas in Palembang, because according to his opinion, PT. PGN has been existing for six years in Palembang yet there is no the consumers' growth that are served.

"As we know the customers of PT. PGN until now only about 300 families and they are dominated by business class. Therefore, the Palembang Municipality will later discuss this with PT. PGN and hope that PT. PGN can help in developing the city gas, at least for 3.000 families, "he said.

Associated with the management, Assistant II of Local Secretariat in the field of Economic, Apriadi S Busri said the local administration (Palembang Municipality) is really hoping this project could be managed by local area.

"If it has been given to the local administration, we could choose or establish a local company to become its operator. So, it is expected that the management can more maximum, "he said.

Apriadi said the operator tasks themselves are handle everything which associated with the city gas service, start monitoring the delivery of gas network from the gas supplier to the consumer, check the gas meter and its billing. (Sindo)
www.palembang.go.id