e-Government Indonesia

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 November 2009 menurut rencana akan meresmikan awal dimulainya pembangunan fisik program penggelaran fiber optik yang akan menghubungkan Mataram hingga Kupang.  Pembangunan Palapa Ring untuk sektor selatan Indonesia Bagian Timur ini sepenuhnya dibiayai oleh PT Telkom, sehingga penyelenggara telekomunikasi ini diharapkan akan  membangun segmen fiber optic darat (inland cable) maupun bawah laut (submarine cable) sektor ini  yang direncanakan akan dapat diselesaikan pada akhir bulan November 2010 (yang dilewati adalah Mataram – Kawinda Nae = 292,3 km; Kawinda Nae – Raba = 142,5 km; Raba – Waingapu = 307,5 km; Waingapu – Ende = 210,1 km; dan Ende – Kupang = 285,4 km).

Momentum peresmian Palapa Ring dan mulai beroperasinya telefon berdering ini demikian strategisnya, karena kedua program tersebut termasuk target utama capaian program 100 hari Menteri Kominfo, dalam hal mana Menteri Kominfo memang sengaja memilih beberapa capaian program 100 hari yang memiliki nilai strategis, konkret, realistis dan konstruktif bagi kepentingan terwujudnya komunikasi yang lancar dan informasi yang benar untuk menjangkau seluruh pelosok  Indonesia dan bahkan terkoneksi secara global.

Selain dua program strategis tersebut, terdapat pula sejumlah proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya.
Powered by Telkomsel SmartPhone 

SRAGEN – Untuk meningkatkan pengetahuan para Pengawas dan Pelaksana Pengguna Anggaran tentang audit, Inspektorat Kabupaten Sragen menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Drs. Kushardjono tersebut dilaksanakan di Tecknopark Ganesha Sukowati, Selasa (24/11).

       Ketua Panitia Bimtek Sudarno, S.Sos mengatakan, Bintek akan berlangsung dari tanggal 24-26 November, terdiri atas Bimtek Audit pendapatan daerah dan Bimtek Audit Proyek Fisik & Konstruksi. Bertindak sebagai narasumber Wahyu dari Ipsed , BPK RI dan Dian, SE,MM dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

       Kushardjono dalam sambutannnya berharap para peserta memperoleh bekal ilmu dan metode sehingga dapat menganalisa untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan anggaran.

       Apabila para pelaksana pengguna anggaran melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Terkait dengan pengadaan proyek fisik & konstruksi, Sekda berharap para para pelaksana dapat memahami Keppres 80/ 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.
       Keppres 80/2003 ini perlu dipahami karena mengatur segala hal terkait pengadaan barang dan jasa. Prosedur pengadaan harus dijelaskan dengan terperinci, hal ini untuk mengantisipasi komplain para rekanan kepada satker, apabila kurang puas dengan hasil pelelangan.

       Wahyu dari Ipsed menjelaskan tentang audit pendapatan daerah. Audit terdiri atas tiga jenis. Audit keuangan, audit investigatif dan audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu ini merupakan audit yang tidak termasuk dalam audit keuangan dan investigatif.

       Sedangkan Dian, SE,MM dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah memberikan materi tentang audit pengadaan barang dan jasa (PBJ). Audit ini termasuk dalam audit dengan tujuan tertentu. Tujuan dari audit PBJ ini adalah untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

       Audit PBJ ini merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan yang ada pada keppres 80 tahun 2003. aspek aspek yang diaudit antara lain perencanaan, keuangan, ketaatan terhadap peraturan, kontrak, harga, kuantitas, kualitas, waktu serta pelaksanaan. (dyn)

Kebijakan menara bersama adalah salah satu kebijakan pemerintah yang patut kita apresiasi.  Pembangunan BTS baik oleh operator telekomunisasi ataupun perusahaan rental BTS yang terus meningkat apabila tidak diatur tentunya bisa menciptakan hutan menara yang dapat merusak keindahan dan  mengganggu keselamatan masyarakat. Namun patut disayangkan bahwa kebijakan tersebut ternyata tidak bergigi dihadapan pemerintah daerah. Pemda Badung Balimisalnya yang mengatasnamakan otonomi daerah, telah merobohkan belasan menara yang disinyalir telah melanggar kebijakan pemerintah tersebut.  Lalu apakah yang telah dilakukan oleh Depkominfo dan Depdagri dalam mengawal SKB menara bersama tersebut? Dan aspek-aspek hukum apa lainnya yang patut diperhatikan dalam berusaha BTS ?

Place & Time Rabu – Kamis / 2 & 3 Desember 2009Skyline Business CentreMenara Cakrawala (Skyline Building) 19th FloorJl. MH Thamrin No. 9 Jakarta 10340





Powered by Telkomsel SmartPhone

Kebijakan menara bersama adalah salah satu kebijakan pemerintah yang patut kita apresiasi.  Pembangunan BTS baik oleh operator telekomunisasi ataupun perusahaan rental BTS yang terus meningkat apabila tidak diatur tentunya bisa menciptakan hutan menara yang dapat merusak keindahan dan  mengganggu keselamatan masyarakat. Namun patut disayangkan bahwa kebijakan tersebut ternyata tidak bergigi dihadapan pemerintah daerah. Pemda Badung Balimisalnya yang mengatasnamakan otonomi daerah, telah merobohkan belasan menara yang disinyalir telah melanggar kebijakan pemerintah tersebut.  Lalu apakah yang telah dilakukan oleh Depkominfo dan Depdagri dalam mengawal SKB menara bersama tersebut? Dan aspek-aspek hukum apa lainnya yang patut diperhatikan dalam berusaha BTS ?

Place & Time Rabu – Kamis / 2 & 3 Desember 2009Skyline Business CentreMenara Cakrawala (Skyline Building) 19th FloorJl. MH Thamrin No. 9 Jakarta 10340





Powered by Telkomsel SmartPhone

Mohon bantuannya untuk mengikuti online survey mengenai e-government dengan mengakses URL di bawah ini:http://survey. apu.ac.jp/ surveyja/ entry.jsp? id=1258347597152

Data ini sangat diperlukan sebagai data pelengkap dari data yang telah masuk sebelumnya. Presentasi dan publikasi hasil research salah satunya telah mendapat approvement untuk dipresentasikan dalam forum IEEE International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS) di Krakow Polandia 15-18 Februari 2010.

Powered by Telkomsel SmartPhone